Rabu, 19 November 2014


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 08 Agustus 2014

Pemerintah Siapkan Formasi Khusus CPNS untuk Lulusan Terbaik

20140805

JAKARTA – Pemerintah kembali membahas regulasi mengenai formasi khusus bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau aparatur sipil negara (ASN), dengan harapan bisa diterapkan dalam seleksi ASN tahun 2014 ini. Rencananya tahun ini formasi khusus akan ditambah untuk memberikan apresiasi bagi  generasi muda yang berprestasi.
 
Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, formasi khusus dimaksud antar lain untuk putra/putri Papua, formasi untuk atlet dan pelatih olahraga berprestasi, disabilitas, ditambah dengan formasi untuk lulusan terbaik. “Kita ingin memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang berprestasi,” jelas Setiawan dalam rakor Formasi khusus di Kementerian PANRB, Rabu (06/08).
 
Ditambahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah menyelesaikan penyusunan formasi khusus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga memberikan hak khusus untuk putra/putri daerah yang mendapat program pendidikan beasiswa dari pemerintah daerah, serta formasi untuk sarjana mengajar di tempat Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T).
Rapat yang dipimpin Deputi SDM tersebut antara lain dihadiri Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Aria Wibisana, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Forum Rektor Indonesia. Rapat ini  membahas mengenai persyaratan yang diperlukan bagi pelamar formasi khusus. “Penentuan jabatan dan koordinator setiap formasi khusus sedang dalam proses pematangan untuk seleksi CPNS tahun ini,” imbuh Setiawan. (rr/ HUMAS MENPANRB)

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Pendaftaran CPNS 20 Agustus – 3 September "Aparatur juga harus Fairplay"

20140805 jadwalcpns

JAKARTA – Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 akan dibuka mulai tanggal 20 Agustus smpai 3 September 2014. Sedangkan pelaksanaan tes dengan sistem computer assisted test (CAT) akan dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2014 sampai selesai.
 
Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pendaftaran CPNS pendaftaran dilakukan secara online atau sistem single entry melalui portal Panselnas. “Semua istansi pemerintah dapat dilamar melalui sistem ini,” jelas Menteri PANRB Azwar Abubakar.
 
Walaupun pendaftaran hanya dua minggu, namun masyarakat tidak perlu repot mengurus kartu kuning, SKCK, dan surat keterangan sehat yang terkadang memakan waktu lama. Persyaratan administratif itu diperlukan ketika pelamar sudah dinyatakan diterima.
 
Sebelumnya direncanakan pengumuman lowongan formasi CPNS tahun 2014akan diumumkan tanggal 18-29 Agustus. Namun hingga pecan lalu baru ada 34 instansi yang sudah menyampaikan syarat pendaftaran CPNS. Kementerian PANRB meminta agar instansi yang belum menyerahkan persyaratan dan lowongan formasinya segera menyerahkan paling lambat tanggal 8 Agustus, sehingga jadwal yang sudah diumumkan tidak berubah.
 
Sesuai jadwal, pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) menggunakan sistem CAT akan diadakan tanggal 8 September 2014. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tes kompetensi bidang (TKB) bagi yang lulus passing grade TKD.(rr/ HUMAS MENPANRB)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Inilah Daftar Nama Instansi Pemerintah yang tidak jadi melaksanakan Tes CPNS Tahun 2014 :

Inilah Daftar Nama Instansi Pemerintah yang tidak jadi melaksanakan Tes CPNS Tahun 2014 :
NO
NAMA INSTANSI
1
PEMERINTAH KAUPATEN PAKPAK BHARAT
2
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
3
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
4
PEMERINTAH KAUPATEN LAMPUNG TIMUR
5
PEMERINTAH KAUPATEN SUKOHARJO
6
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 13 Juni 2014

5 Cara Ampuh Dongkrak Jumlah Sperma


5 Cara Ampuh Dongkrak Jumlah Sperma  


TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah penelitian terbesar tentang pengaruh gaya hidup pada kualitas sperma telah diterbitkan pekan ini di Inggris. Selain mengungkap sejumlah fakta mengejutkan, studi ini juga memuat lima cara yang tidak lazim untuk meningkatkan jumlah sperma.

Kualitas sperma diketahui telah menurun selama beberapa dekade terakhir. Para ilmuwan sampai hari ini tampaknya belum dapat menemukan penyebab pastinya. Beberapa faktor dituding sebagai pemicu, di antaranya merokok dan peningkatan paparan hormon estrogen.

Para peneliti dari University of Manchester dan Sheffield, misalnya, menemukan bahwa mengisap ganja dapat memicu dampak yang parah pada kesuburan pria. Tetapi pilihan gaya hidup lain seperti minum alkohol dan memakai celana ketat tidak dianggap menimbulkan masalah, meskipun di sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan sebaliknya. 

Terlepas dari berbagai faktor penyebab menurunnya kualitas dan jumlah sperma, para ilmuwan juga menawarkan lima solusi untuk mengantisipasinya. Berikut penjelasannya, seperti dikutip dari The Telegraph, Rabu, 11 Juni 2014.

Makan makanan merah 
Bulan lalu sebuah laporan yang diterbitkan oleh Cleveland Clinic di Ohio menunjukkan bahwa konsumsi likopen meningkatkan kualitas, mobilitas, dan volume sperma secara dramatis. Bahkan mampu mendongkrak jumlah sperma hingga 70 persen. Likopen merupakan nutrisi penting yang biasanya ditemukan dalam buah dan sayuran berwarna merah, seperti tomat, stroberi, ceri, dan paprika merah.

Hindari laptop
Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Fertility and Sterility tahun 2011 menemukan kaitan antara penggunaan laptop dengan koneksi Wi-Fi dan penurunan kualitas sperma. Para ilmuwan menguji sampel sperma dari 29 pria disimpan secara normal dan di bawah laptop yang terhubung ke Wi-Fi. Hasilnya, sperma yang disimpan di bawah laptop menjadi lebih lamban dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan DNA.

Kurangi bersepeda
Bersepeda diketahui memberi segudang manfaat kesehatan, tetapi tidak bagi sperma Anda. Sebuah studi tahun 2009 oleh Andalusian Center of Sports Medicine dan University of Las Palmas di Spanyol menemukan bahwa bersepeda terlalu lama dapat mempengaruhi bentuk dan kualitas spermatozoid. Pemantauan terhadap 15 atlet triathlon Spanyol dengan usia rata-rata 33 tahun menunjukkan orang yang bersepeda sejauh 300 kilometer sepekan memiliki kurang dari 4 pc sperma, angka yang dianggap sebagai masalah kesuburan.

Jangan kepanasan 
Suhu optimum untuk produksi sperma adalah 34,5 derajat Celsius. Suhu ini sedikit di bawah suhu tubuh. Sebuah penelitian tiga tahun oleh tim ilmuwan University of California pada 2007 menemukan bahwa lima dari sebelas pria yang berhenti mandi air panas mengalami peningkatan jumlah sperma hampir 500 persen.

Batasi minum kopi
Pada tahun 2003, tim peneliti dari Sao Paolo University di Brasil mempelajari 750 pria dan menyimpulkan bahwa minum kopi dapat meningkatkan kecepatan berenang sperma manusia. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa minum tiga cangkir kopi sehari dapat menyebabkan mutasi genetik dalam sperma, sehingga sulit untuk membuahi sel telur.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 12 Juni 2014

Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) adalah kartu identitas yang memuat data Peagawai Negeri Sipil dan keluarganya secara elektronik.
Penerbitan KPE didasarkan pada peraturan kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang KPE. KPE diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun. Sementara itu, suami/isteri dan anak yang menajdi tanggungan PNS atau penerima pensiun akan menerima KPE tambahan yang diterbitkan sebagai kartu identitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dan KPE tambahan bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada PNS dan penerima pensiun PNS dan keluarganya.
PNS yang menggunakan KPE dapat mengakses sejumlah layanan seperti pengambilan gaji, asuransi kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi keuangan/perbankan dan layanan lainnya.
KPE telah diuji coba diterapkan pada rumah sakit Fatmawati Jakarta pada HUT KE-60 bkn DIMANA MANTAN Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi melakukan teleconference dengan pengguna KPE.; Adapun daerah yang menjadi pilot projectpenerapan KPE pada tahun 2008 adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, DKI dan beberapa instansi pusat. Pelaksanaan KPE dimulai sejak tahun 2007 hingga 2015.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 05 Juni 2014

Bulan Juni, Pembukaan CPNS 2014 Digelar


Pembukaan CPNS 2014 Mulai Juni. Bagi para pencari kerja yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah menyediakan 100.000 kursi untuk menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membuka kesempatan masyarakat untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014.


Pihaknya akan menggelar Job Fair CPNS 2014 di Hotel Sahid, Jakarta pada 16 Juni-17 Juni mendatang. Acara itu akan digelar bersamaan dengan pameran inovasi pelayanan publik dari seluruh daerah di Indonesia. “Nanti akan kami umumkan posisi apa saja yang lowong dan bisa disii. Jadi saya harap Kementerian atau Lembaga dan Pemda bisa menarik minat CPNS untuk mendaftar,” ujar Eko Prasojo, Wakil Menteri Pan-RB di kantornya, Jumat (2/5/2014).

Tahun ini, dari 100.000 formasi yang dibuka terdiri dari 60.000 orang untuk menjadi PNS dan 40.000 orang dengan status PPPK. Eko menegaskan, PPPK bukan honorer atau pegawai tidak tetap, melainkan dikontrak minimal satu tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Proses seleksi CPNS 2014 melanjutkan sistem yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dengan online. Pelamar memasukan data lewat sistem online, lantas proses seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Jadi bisa diketahui hal yang tidak rasional soal jumlah pegawai yang dibutuhkan,” kata Eko.
Sistem yang lebih ketat juga diberlakukan pada Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Pemda yang tak menggunakan sistem CAT, tak akan diberi formasi.  Tes CPNS akan dilakukan mulai pertengahan Juni hingga Oktober.
“Tidak sekaligus satu hari, tapi bertahap agar lebih objektif,” ucap Eko. Sementara itu, bagi daerah yang belum memiliki sistem CAT bisa dilakukan di 12 kantor regional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 2.400 titik lokasi kantor Kemendikbud yang telah melakukan uji profesi untuk guru.




Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Anda PNS: Pastikan Data Diri Anda Benar!


Bagi seorang PNS sangat penting untuk data yang Valid, terutama data Pribadi PNS sendiri. Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan sebuah Vasilitas pada Websitenya untuk setiap PNS yang ada di wilayah Indonesia mengecek data diri mereka pada Server BKN. Jika anda seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan ingin mengecek data diri anda apakah sudah benar atau tidak, ikuti langkah-langkah d bawah ini:
1.     Masuklah dengan mengklik DISINI / http://www.bkn.go.id/in/pastikan-data-anda-benar/
2.   2.    Setelah itu masukkan NIP baru anda, dan klik TAMPILKAN...
3.   3.    Maka data anda akan muncul di kolom seperti gambar di bawah ini







Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Aturan Pensiun Dini PNS Segera Terbit Juli


Program pensiun dini PNS yang digagas Kementerian Keuangan dapat diberlakukan pada tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) segera keluarkan landasan hukum terkait pemberlakuan rencana tersebut pada Juli tahun ini.
“Pensiun dini itu dalam proses, target (keluarnya aturan) pensiun dini itu sekitar Juli atau Agustus,” ujar Wakil Menteri PAN RB Eko Prasojo saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jalan Pramuka, Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Eko menyatakan pihaknya tengah mengejar penyelesaian beberapa aturan terkait PNS pada tahun ini.
“Tahun 2012, semua kebijakan Insya Allah akan kita buat 2012,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan rencana program pensiun dini yang didengungkan Kementerian Keuangan dari tahun lalu, rupanya masih terganjal belum adanya landasan hukum yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
“Masih dalam proses finalisasi dasar hukumnya, kalau dasar hukumnya sudah keluar, maka akan kita laksanakan,” ujarnya.
Padahal, Badaruddin mengaku anggaran untuk pelaksanaan pensiun dini ini telah disiapkan dalam anggaran Kemenkeu tahun ini. Termasuk salah satunya anggaran untuk pemberian kompensasi bagi pegawai yang mau mengikuti program ini.
“Harusnya tahun ini karena anggarannya sudah ada, kalau tidak dilaksanakan tahun ini maka anggarannya akan hangus,” tegasnya.
Menurut Badaruddin, segala proses pembahasan guna mendapatkan landasan hukum itu telah dilakukan. Hanya saja, izin tersebut belum kunjung keluar.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Struktur Gaji PNS Akan Diubah

Struktur gaji pegawai negeri sipil bakal berubah. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menilai, struktur penggajian pegawai negeri selama ini kacau dan tidak sesuai dengan kinerja.
Dia menjelaskan, struktur penggajian selama ini tidak benar karena gaji pokok yang kecil namun tunjangannya besar. Sehingga, dia mengatakan, pegawai tersebut memperoleh take home pay yang besar.
Ke depannya, Eko mengatakan, pegawai negeri sipil akan memperoleh gaji pokok yang lebih besar. “Sedangkan tunjangan dihitung berdasarkan kinerja,” katanya, Rabu (16/11/2011).
Menurut Eko, sistem penggajian akan lebih transparan apabila pemberian tunjangan berdasarkan kinerja. Dengan demikian, dia berharap pegawai negeri sipil bisa mempunyai kinerja yang lebih baik.
Eko mengatakan, perubahan struktur penggajian ini tidak akan membuat anggaran melonjak. Sebab, dia mengatakan, perubahan yang dilakukan hanya pada struktur bukan pada besarnya anggaran.
Pemerintah juga akan menaikkan tunjangan bagi pegawai negeri sipil fungsional khusunya untuk eselon III dan IV. Besarannya tidak jauh berbeda dengan pegawai negeri struktural. Kata Eko, langkah ini akan diikuti dengan memangkas jabatan struktural pegawai negeri sipil. “Jadi nanti ada masa transisi perubahan tersebut, yang pasti akan berubah menjadi profesionalisme,” tambah Eko.
Perubahan struktur gaji ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penggajian yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. RUU Aparatur Sipil ini sedang dibahas DPR dan pemerintah.
sumber : kompas.com
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kenaikan Tunjangan harus Diimbangi Peningkatan Kinerja

Reformasi birokrasi bukan hanya dilihat sebagai suatu proses, tetapi perubahan itu juga harus menunjukkan hasil yang signifikan. Tahun 2014 ini pemerintah tengah menyusun sistem kompensasi atau penggajian baru bagi aparatur sipil negara (ASN), yang berbasis pada jabatan dan kinerja (performance).
 
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, pegawai negeri akan dibayar sesuai dengan beban pekerjaannya, resiko pekerjaannya, dan capaian kinerja individu masing-masing. Kenaikan tunjangan kinerja harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pegawai. Karenanya, seluruh pegawai diminta untuk meningkatkan integritas, disiplin, prestasi kerja (kinerja), kerjasama diantara para pegawai, serta meningkatkan komitmen dan motivasi.
 
 “Semangat pegawai harus sama dengan semangat reformasi birokrasi sesungguhnya, disertai dengan komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan,” ujarnya saat  membuka acara reform corner di lingkungan Kementerian PANRB, Kamis (08/05).
 
Wamen mengingatkan, antara hak dan kewajiban yang diperoleh dari tunjangan kinerja harus seimbang. “Banyak hal yang harus dikerjakan, kita bisa mendiskusikan apa saja, kita bisa mengklaim pengajuan apa saja yang telah kita lakukan. Tapi kalau seandainya perubahan-perubahan itu tidak terjadi secara real, artinya kita tidak mencapai apapun dalam perubahan itu,” imbuhnya.
 
Ditambahkan, para pegawai hendaknya selalu meningkatkan kesadaran pentingnya melakukan reform, baik di level individu, organisasi maupun  di level system. Tetapi jangan hanya seolah-olah melakukan perubahan tanpa hasil yang jelas. “Jadi perlu diingat bahwa perubahan bukan hanya suatu proses tetapi perubahan juga harus menunjukkan hasil yang signifikan,” tegasnya. 



Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Membangun Pemerintahan yang Bersih






Para calon presiden/wapres sedang memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kemampuannya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam program ditawarkan, mulai dari?ekonomi pro rakyat hingga?perbaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Segala hal yang bisa dijadikan daya tarik pilihan masyarakat, dijadikan sebagai janji presiden. Namun satu hal yang sering kali terlupakan, betapapun baiknya program yang ditawarkan oleh calon presiden/wapres tidaklah ada artinya jika?pemerintahan?tidak bersih dan tidak kompetensi. Karena itu?hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih. Jika dilihat dari?sumber penyakitnya, maka pemerintahan yang bersih hanya dapat diciptakan jika: (1) birokrasi dapat direformasi, sehingga memiliki kompetensi dan tidak terjebak dalam?sistem yang korup. Substansi agendanya sudah sangat banyak, hanya?komitmen yang dibutuhkan. (2) hukum dapat ditegakkan. Setiap pelanggaran harus dapat diberikan sanksi. Hal yang harus dilakukan adalah melakukana reformasi?terhadap para penegak hukum. (3) para politisi tidak?terjebak dalam transaksi ekonomi politik yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Perbaikan sistem politik berbasis merit, serta?perubahan budaya politik merupakan prasyarat?reformasi politik. Kepada para capres/cawapres, mari kita utamakan membangun pemerintahan yang bersih agar seluruh program yang dicanangkan dapat direalisasikan. 
Selamat berjuang....?



Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Tahun 2014 Tes CPNS 100% Gunakan CAT


menpan-undip
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, KKN dalam birokrasi sudah menjadi masa lalu. “Walaupun tampak banyak yang menjadi tersangka, apabila dilihat dari penyimpangan keuangan negara, sudah banyak berkurang jauh,” ujarnya ketika memberikan kuliah umum di FISIP UNDIP Semarang, Senin (26/05).
Disebutkan, rekrutmen CPNS maupun penempatan pegawai dalam jabatan merupakan dua hal yang menjadi pemicu reformasi birokrasi. Kementerian PANRB telah mengeluarkan kebijakan penerimaan CPNS yang transparan, akuntabel, jujur, dan tanpa biaya, telah berjalan dua tahun yakni 2012 dan 2013.
Tahun 2014 ini, lanjutnya, Kementerian PANRB akan melakukan hal yang sama. Apabila keberhasilan model penerimaan CPNS ini berlangsung tiga tahun secara berturut-turut, akan menjadi memori nasional, dan kebijakan ini diharapkan akan berlanjut pada pemerintahan yang akan datang. “Kalau sebelumnya, tes CPNS sebagian besar masih menggunakan Lembar Jawaban Komputer, tahun ini seratus persen akan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT,” tutur Azwar. Dengan cara demikian peserta dapat melihat langsung hasilnya setelah tes dilakukan.
Menteri yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, meyakinkan mahasiswa bahwa dengan cara yang bersih dalam penerimaan CPNS, pemerintah akan mendapatkan kader-kader terbaik PNS dari lulusan perguruan tinggi yang terbaik. Pada saat yang sama Pemerintah akan mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama para generasi muda, bahwa Pemerintah telah berlaku adil dalam penerimaan CPNS. Selain itu juga mendorong generasi muda untuk belajar sungguh-sungguh, karena mereka punya harapan untuk diperlakukan adil oleh Pemerintah.
Pada kesempatan itu, Menteri memaparkan tentang pengertian dan pentingnya gerakan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik oleh aparatur negara dalam kerangka tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani.
Dikatakan, reformasi birokrasi bukan merupakan perubahan yang ekstrim, juga bukan merupakan yang perlahan-lahan. Reformasi birokrasi merupakan perubahan yang dinamis dan terukur dari resiko keberhasilan dan kegagalan, untuk suatu perubahan yang dicita-citakan. “Gerakan reformasi birokrasi harus didukung oleh semua lapisan, agar pelayanan publik bisa bergerak cepat, mudah, pasti, murah dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Azwar.
Menurut Pembantu Rektor III Undip Warsito, kehadiran Menteri PANRB ditunggu-tunggu oleh mahasiswa guna mendapatkan informasi terkini mengenai reformasi birokrasi dan terkait dengan penerimaan CPNS.
Tak pelak, ruang Dekanat FISIP Undip yang memiliki daya tampung 300 orang ini penuh sesak dan banyak peserta yang tidak kebagian tempat duduk. Menurut Hardi Warsono, Ketua Pelaksana Kuliah Umum, peserta terdiri dari para mahasiswa S1, S2, dan S3 di lingkungan FISIP Undip. Mereka sebelumnya mendaftarkan diri secara online. “Sengaja kita membatasi, karena keterbatasan ruangan,” ujarnya.
Selain untuk menambah wawasan, Azwar juga mengajak segenap civitas akademika untuk selalu memahami karakteristik pelayanan prima, guna meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Hal itu diperlukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik.
Menteri menambahkan, setiap kementerian sekarang diminta untuk menyusun rencana kinerja tahunan agar terlihat pertanggungjawabannya terkait dengan pelayanan masyarakat. Kementerian PANRB telah merumuskan berbagai kebijakan, antara lain Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Turut hadir dalam acara Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, Pembantu Rektor III UNDIP Warsito, Pembantu Dekan II FISIP UNDIP Agus Hermani serta dosen dari jurusan Administrasi Publik.
Sumber : Menpan.go.id
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 07 Januari 2013

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG SERTA SAHARUDDIN SYARIEF. SH., M.Kn SEBAGAI NOTARIS DI KOTA PALU DENGAN WILAYAH JABATAN PROVINSI SULTENG

 DSC 0029DSC 0029

PALU – Kamis, 20 Desember 2012 bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dilaksanakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Kantor wilayah Kemenkumham Sulteng serta Saharuddin Syarief. SH., M.Kn sebagai notaris di Kota Palu dengan wilayah jabatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pejabat yang mengambil sumpah dan melantik yakni Bapak kepala kantor wilayah Kemenkumham Sulteng, H. Sudirman D, Hury. SH., MM., M.sc. dan pejabat-pejabat yang dilantik pertama, yaitu Pondang Tambunan. SH., MH. Sebagai Kepala Divisi Keimigrasian menggantikan Drs. Frans Richard Sugiyanto. MM. Kedua, Gatot sebagai Kepala Sub Bidang Intelijen dan penindakan. Dan Ketiga, Purwoko sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Toli-toli menggantikan Urib Herunadi serta Saharuddin Syarief. SH., M.Kn sebagai notaris di Kota Palu dengan wilayah jabatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Acara dihadiri oleh Para Pejabat eselon II, III. IV, Para kepala UPT, pegawai dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah serta keluarga dari pejabat yang dilantik dan keluarga dari notaris itu sendiri. Dalam sambutannya, Bapak Kakanwil memberikan pesan kepada para pejabat yang dilantik agar cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan kepada notaris Bapak Kakanwil juga menegaskan agar menjaga dengan baik sumpah yang telah diambil. Dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak tergoda oleh hadiah dalam bentuk apapun.
Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan jabat tangan serta fhoto bersama.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Minggu, 06 Januari 2013

Logo Baru Kemenkum HAM, Pohon Beringin Dimodifikasi

Kementerian Hukum dan HAM membuat logo baru. 
Pohon beringin pada desain lama tetap dipertahankan, namun diberi sentuhan modern. Ini dia gambarnya.
Berdasarkan salinan gambar yang diperoleh, logo ini memiliki warna dasar biru. Pohon beringin yang sebelumnya diperlihatkan secara utuh, kini dengan garis-garis berwarna emas.
Tulisan ‘Pengayoman’ tetap dipertahankan, namun posisinya berada di atas gambar pohon beringin. Di bawahnya, kini ada tulisan ‘Kementerian Hukum dan HAM RI’.
Logo baru ini diberi nama: “BANGKUMHAMNAS”. Artinya, logo ini memberikan makna bahwa Pembangunan Hukum dan HAM Nasional terus tumbuh dalam rangka menuju negara kesejahteraan (welfare state) yang mengayomi dan melindungi seluruh rakyat dan tanah air.
Sementara itu, arti lima bentuk 1/2 lingkaran yang membentuk pohon beringin adalah Pancasila yang Kehidupan dan Kebijaksanaan nilai transenden yang membumi. 
(Pertumbuhan ke atas = transenden & akar horisontal = material).
Pilar kiri melambangkan demokrasi, pilar tengah melambangkan negara hukum, keadilan dan ketertiban. Pilar kanan melambangkan Hak Asasi Manusia. 
Pilar-pilar tersebut menopang Pancasila sebagai landasan falsafah negara.
Warna Biru Tua: warna dasar yang melambangkan kepercayaan, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi 
 (wawasan dan cakrawala yang luas). 
Warna emas pada logo melambangkan keagungan, keluhuran dan kewibawaan.

Rencananya, logo baru ini akan dirilis pukul 19.00 WIB di Graha Pengayoman, Gedung Kemenkum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (18/7/2011). Menkum HAM Patrialis Akbar yang akan memimpin acara.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

SERAGAM BARU MENKUMHAM 2011

klik link dibawah... mudah mudahan dapat membantu teman2 sekalian yang dah lulus cpns Kemenkumham.. :

http://lapasmetroseragam2011.blogspot.com/2011/12/seragam-baru-menkumham-2011.html 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Syair dan Partitur Lengkap Lagu Mars Kemenkumham



Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Tabel Remunerasi Kemenkumham

Fakta
Anggaran remunerasi selama 13 bulan: Rp 1,078 Trilyun
Jumlah Pegawai : 43.763 (per Des 2011).

Asumsi
Dokumen/edaran tidak resmi (karena belum ada Perpres) yang penulis dapatkan, tabel remunerasi Kemekumham ada 17 grade. Namun besaran yang tertera jauh melebihi dari anggaran yang disediakan.
Sebagai Benchmarking tunjangan kinerja yang digunakan adalah Kementerian yang telah mendapatkan tunjangan kinerja antara lain Bappenas, Kemenko Perekonomian dan BPKP (seperti yang dikatakan Menkeu Agus Marto).
Perbedaan besaran tunjangan kinerja antara grading 18 dengan  grade hanya pada grade pertama saja, lainnya sama. Dengan jumlah 17 grading berarti perbandingan yang diambil adalah Kemenko Perekonomian.
Berdasarkan Fakta dan Asumsi tersebut, besaran yang diterima pegawai Kemenhumkam dapat diketahui.
Berikut perkiraan Tabel Remunerasi Kementerian Hukum dan Ham:
NoGradeJml PegawaiBesaran (Rp)Jml per BulanAnggaran 13 Bulan
117222.264.00044.528.000578.864.000
216614.131.00084.786.0001.102.218.000
315810.315.00082.520.0001.072.760.000
414527.529.000391.508.0005.089.604.000
513376.023.000222.851.0002.897.063.000
6121744.819.000838.506.00010.900.578.000
7111753.855.000674.625.0008.770.125.000
8108193.352.0002.745.288.00035.688.744.000
991452.915.000422.675.0005.494.775.000
10811452.535.0002.902.575.00037.733.475.000
11724472.304.0005.637.888.00073.292.544.000
12637042.095.0007.759.880.000100.878.440.000
1351941.905.000369.570.0004.804.410.000
14483621.814.00015.168.668.000197.192.684.000
153251801.727.00043.485.860.000565.316.180.000
16213131.645.0002.159.885.00028.078.505.000
171-1.563.000--

Total43763-82.991.613.0001.078.890.969.000
 
Dilihat tabel diatas dapat dilihat data jumlah pegawai (43.763) dan jumlah anggaran 13 bulan yang disediakan (Rp 1,078 T) tidak berbeda dengan fakta. 
Jadi sebesar itulah kira- kira remunerasi yang akan diterima pegawai Kemenkumham tiap grade.
 
 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan


 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 
NOMOR M HH 16 KP 05 02 TAHUN 2011
 
TENTANG
 
KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN
 
 
 
 
 
 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 
 
Menimbang :   a.bahwa keberhasilan pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari, salah satunya ditentukan oleh integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan;
                        b.bahwa untuk menjaga integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;

Mengingat :     1.Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
                        2.Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
                        3.Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4916);
                        4.Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
                        5.Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
                        6. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
                        7. Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
            8.Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan :
  1. (dalam format Ms.Word) Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pengelolaan benda sitaan  dan barang rampasan.
  2. Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai negeri Sipil di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan.
  3. Majelis Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Pemasyarakatan.


untuk lebih jelas klik Link ini : http://lapasmetrokedeetik.blogspot.com/
 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Kemenkumham Intruksikan
Pegawai Lapas dan Rutan Nentral

 
Larangan bagi PNS terlibat politik praktis seperti dalam pemilukada, diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Larangan ini dikuatkan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)